Ketika Pintu Mapolres Jaksel "Tertutup Rapat"

Jakarta - Lantai 3 Mapolres Jakarta Selatan (Jaksel) kini berubah total. Jika dulu masyarakat bebas mengakses kinerja Polri terkait kasus kejahatan dan kriminal, kini mereka harus diperiksa secara berlapis. Jika tak berkepentingan untuk disidik, alhasil, masyarakatpun harus menunggu di luar kawasan Mapolres.

"Kamu siapa? Mau ketemu siapa? Ada kepentingan apa? Lihat identitasnya," kata seorang penjaga pintu dengan nada dingin kepada detikcom, Sabtu, (15/8/2009).

Perubahan ini juga berlaku di seluruh lantai di Mapolres Yang beralamat di Jalan Wijaya II. Alhasil, banyak kasus yang tak terpantau oleh masyarakat seperti penyidikan KDRT, pemerkosaan, narkoba dan lain sebagainya.

"Saya dilarang berbicara kepada siapapun," ujar orang tua korban pemerkosaan kepada detikcom beberapa pekan lalu.

Tertutupnya pintu Polres secara rapat juga berlaku untuk 12 Polsek di wilayah hukum Mapolres Jaksel. Para Kapolsek hingga kepala unit dilarang keras berbicara kasus yang sedang ditanganinya kepada masyarakat tanpa se izin Kapolres, Kombes Pol Firman Santyabudi. Alhasil, reformasi birokrasi yang didengung-dengungkan di tubuh Polri lagi-lagi kembali menemui kebuntuan.

"Padahal, jika tak ada keberatan dari korban, proses penyidikan terbuka untuk umum," kata Umi Farida, aktivis perempuan yang giat di LBH Apik, Jakarta.

Meski kebijakan satu pintu, Kapolres tak pernah memberikan kesempatan masyarakat untuk menanyakan kinerja Polri yang dipimpinnya. Unek-unek via Hp atau sms tak pernah terjawab. Tatap muka dengan media juga tidak pernah dilakukan. Bahkan dicegat di depan ruanganpun selalu menghindar.

Padahal, kuantitas dan kualitas kejahatan di Jaksel sangat tinggi. Sehingga masyarakat perlu tahu kinerja Polres Jaksel untuk memberikan rasa aman. Hal ini berbeda dengan 2 Kapolres sebelumnya yang lebih terbuka kepada masyarakat atas setiap kasus dan perkembangannya.

"Maaf, saya tak berani berbicara. Tanya pak Kapolres saja," ujar seorang Kapolsek singkat.

(asp/gah)